Samarinda, Kaltimetam.id – Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti menginginkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan beradab. Demi mewujudkan visi Kota Samarinda yang beradab.
Perwujudan tersebut tentunya harus dimulai dari elemen inti dalam masyarakat yaitu keluarga. Terciptanya generasi yang unggul serta beradap tentunya berasal dari lingkungan keluarga yang positif.
Hal itu di ungkapkan Sri Puji Astuti sewaktu memimpin hearing dengan Pansus IV DPRD Kota Samarinda di Ruang Rapat Gabungan Lantai I, DPRD Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Jumat (31/3/2023).
“Demi mewujudkan visi misi bersama, menuju Kota Samarinda menjadi pusat peradaban. Butuh SDM yang unggul dan beradab. Keluarga hal terpenting yang menjadi ujung tombaknya,” ungkap Sri Puji.
Baca berita terkait lainnya: Subsidi Air Bersih bagi Masyarakat Miskin Ekstrem di Samarinda
DPRD Samarinda Prihatin Terhadap Kemiskinan Ekstrem dan Persoalan Anak Jalanan
Dalam rapat yang diagendakan dalam rangka meningkatkan ketahanan keluarga di Kota Samarinda, membahas beberapa hal penting. Terutama terkait ketahanan keluarga antara lain, kemiskinan ekstream serta masalah sosial anak jalanan dan kenakalan remaja.
“Kondisi kemiskinan ekstrem yang masih terjadi di Kota Samarinda, membuat kami selaku wakil rakyat merasa prihatin. Kami perlu mencarikan solusi untuk mengatasinya,” ujarnya.
Selain itu, Sri Puji Astuti menyebutkan adanya masalah sosial anak jalanan, dan kenakalan remaja yang semakin meningkat di Kota Samarinda.
Dalam hearing ini, DPRD Kota Samarinda berharap dapat menemukan solusi terbaik mengatasi masalah kemiskinan ekstream, dan masalah sosial anak, serta kenakalan remaja yang ada di Kota Tepian.
Baca berita terkait lainnya: Kemiskinan Ekstrem Jadi Momok di Samarinda, Wali Kota Targetkan Tuntas Akhir 2023
Kemiskinan Ekstrem Tuntas Tahun Ini
Pemkot Samarinda telah memberikan perhatian penuh terhadap persoalan kemiskinan ekstrem tersebut. Bahkan ditargetkan dapat tuntas pada akhir tahun ini.
Sinergi organisasi perangkat daerah (OPD) dalam penanganan kemiskinan terus dibangun. Untuk itu, program satu data kemiskinan menjadi dasar pelaksanaan program setiap instansi. Sehingga tidak terjadi data ganda, dan tumpang tindih, serta progresnya dapat dipantau.
Sesuai perintah Wali Kota Samarinda Andi Harun dalam pengurangan angka kemiskinan ekstrem di Kota Tepian, yang mencapai 9.032 jiwa, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Samarinda merumuskan aksi nyata berbentuk rencana aksi tahunan (RAT). Sehingga, program tepat sasaran, terutama kepada warga yang masuk kategori miskin ekstrem.
Ketua Tim Wali Kota Untuk Akselerasi (TWAP) Samarinda Syaparudin mengatakan, langkah pertama yang diambil dalam mencapai target penuntasan miskin ekstrem di Kota Tepian melalui penguatan data. Yakni verifikasi dan validasi (verval). Data tersebut dipastikan hanya ada satu data terpadu yang digunakan oleh seluruh OPD terkait.
Dari verval yang merujuk data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), diperkirakan sebanyak dua ribu orang keluar dari kategori miskin ekstrem. Adapun, verval data ditargetkan rampung pada akhir Maret 2023.
“Agar data miskin ekstrem tidak bias harus hanya ada satu data di Pemerintah Kota Samarinda. Selanjutnya agar data itu faktual, tim dari OPD meliputi Disdukcapil dan Dissos terus melakukan verval tingkat atas. Sedangkan tingkat bawah dilakukan ketua RT, lurah dan camat setempat, agar data kemiskinan benar-benar faktual,” ucapnya.
Setelah verval tuntas, selanjutnya program kerja OPD maupun perumda ke depan akan merujuk data P3KE yang telah tertera by name by address (BNBA) warga miskin ekstrem. Program yang dijalankan itu tak lepas dari program besar yang terbagi tiga sasaran utama, yakni mengurangi beban, meningkatkan pendapatan, dan pensasaran ke lokasi kantong kemiskinan.
Beberapa tugas OPD dalam pengentasan kemiskinan misalnya, perihal pengurangan beban dengan pemberian bantuan langsung tunai dilakukan Dissos, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA), dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB). Sedangkan untuk peningkatan pendapatan, merupakan peran Dinas Koperasi dan UKM dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) melalui pelatihan keterampilan yang dapat dilanjutkan dengan pemberian kredit usaha.
“Jadi seluruh OPD juga akan menyesuaikan dengan RTRW yang baru disahkan Pemkot Samarinda yang mengandalkan sumber pendapatan bukan dari sektor pertambangan lagi tapi melalui sektor industri, jasa dan perdagangan. Seluruh OPD harus berpikir sejalan. Jadi penciptaan lapangan usaha dan kewirausahaan harus juga menyasar usia produktif yang berdasarkan data yang kami miliki angka kemiskinan tertinggi itu juga berada di usia produktif,” terangnya. (SIK/RTA)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
Baca berita terkait lainnya: Operasi Pasar Murah Sudah Dipersiapkan Sejak Awal untuk Jaga Stabilitas Pangan
