Samarinda, Kaltimetam.id – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Muhammad Samsun, mengungkapkan keprihatinannya terkait nasib ribuan tenaga honorer.
Ia menjelaskan bahwa jutaan orang di Kalimantan Timur bergantung pada pekerjaan sebagai tenaga honorer.
“Termasuk istri, anak-anak, dan orang tua yang menjadi tanggungan mereka,” sebutnya.
Penghapusan status tenaga honorer dan perubahan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat mengakibatkan masalah serius. Muhammad Samsun menyoroti dampak sosial dan ekonomi dari perubahan tersebut, termasuk potensi peningkatan angka pengangguran di daerah tersebut.
Muhammad Samsun juga menekankan bahwa Kalimantan Timur memerlukan kebijakan khusus yang mempertimbangkan situasi unik di daerah tersebut. DPRD Kalimantan Timur telah berkomitmen untuk mempertahankan status tenaga honorer yang sudah ada dan memberikan perlindungan bagi mereka. Ini adalah upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan keluarga mereka.
Dalam pandangan Muhammad Samsun, perubahan status tenaga honorer menjadi PPPK harus dilakukan dengan jaminan bahwa tidak ada satupun tenaga honorer yang akan tertinggal. Pihaknya menilai ini sebagai masalah serius yang berhubungan dengan kehidupan banyak orang dan kesejahteraan keluarga mereka.
Pemerintah Kalimantan Timur juga turut berjuang untuk mengamankan hak-hak tenaga honorer, termasuk mereka yang bekerja di sektor pendidikan dan kesehatan.
Ia pun tidak setuju dengan penghapusan status tenaga honorer, kecuali jika ada jaminan bahwa mereka akan masuk ke dalam sistem PPPK.
Dalam hal ini, mereka percaya bahwa anggaran daerah mampu untuk membayar tenaga honorer dan menjaga stabilitas sosial di Kalimantan Timur.
“Kami akan terus memperjuangkan hak-hak tenaga honorer agar mereka tetap terlindungi dan berkelanjutan dalam menjalankan tugas mereka,” tutupnya. (Adv/DPRDKaltim/YSN)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
