Samarinda, Kaltimetam.id – Penyakit akibat kerja atau PAK terhitung masih rendah dibandingkan dengan jumlah pekerja Indonesia berjumlah 121,02 juta orang di Kaltim.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalimantan Timur (Kaltim), Jaya Mualimin mengungkapkan bahwa identifikasi Penyakit Akibat Kerja (PAK) oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, masih minim.
“Jumlah kasus PAK yang dilaporkan masih sangat rendah, tidak sebanding dengan jumlah pekerja di Indonesia yang mencapai 121,02 juta orang,” katanya.
Lebih lanjut, Jaya menerangkan kurangnya identifikasi PAK menyebabkan tempat kerja kurang mendapatkan umpan balik untuk upaya pencegahan dan pengendalian bahaya di lingkungan kerja dan terhambatnya pemenuhan hak pekerja.
“Diagnosis dan penanganan dini PAK sangat penting untuk mengurangi keparahan penyakit dan mencegah terjadinya kecacatan,” tegasnya.
Dalam konteks penegakan diagnosis, Jaya menyoroti bahwa dokter di layanan primer diberi mandat untuk menegakkan diagnosis pada 21 jenis PAK. Namun, kurangnya pengetahuan dokter dalam hal ini mengakibatkan minimnya penegakan diagnosis PAK yang sesuai.
Selain itu, pengetahuan tenaga kesehatan dan pekerja yang masih rendah, menjadi kendala dalam mengaplikasikannya.
“Pelayanan kesehatan terhadap pekerja masih cenderung bersifat kuratif, belum sepenuhnya mampu memberikan pelayanan kesehatan yang holistik,” katanya.
Karena itu, Jaya menekankan perlunya pendekatan terpadu dan terintegrasi dalam menangani masalah kesehatan kerja. Ia juga berharap agar tenaga kesehatan, terutama yang terkait dengan kesehatan kerja, dapat berperan secara strategis dalam pembangunan bidang kesehatan dengan fokus pada upaya promotif dan preventif.
“Secara nasional rendahnya identifikasi kasus PAK telah menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan pemanfaatan jaminan pembiayaan antar badan penyelenggara jaminan. Pembiayaan pelayanan kesehatan PAK merupakan manfaat yang ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan, PT TASPEN, PT ASABRI,” katanya.
Terakhir, Jaya mengatakan pada Konsensus Tatalaksana PAK yang diterbitkan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pada tahun 2018. Penegakan diagnosis PAK harus dilakukan oleh dokter atau dokter spesialis yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan kerja yang diperoleh melalui pendidikan formal dan pelatihan berstandar.
“Dokter umum dan dokter spesialis yang kompeten di bidang kesehatan kerja dapat diperoleh melalui pendidikan formal dan pelatihan yang berstandar,”tutupnya. (adv/dinkeskaltim/may)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
