Samarinda, Kaltimetam.id – Masih banyak diabaikan, M Udin, Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) meminta kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk turut bersama-sama mengawal dan mengawasi komitmen perusahaan tambang batu bara dalam hal reklamasi lahan pasca tambang.
“Kami yang ada di provinsi maupun daerah sudah tidak lagi punya wewenang soal aktivitas pertambangan. Makanya kami ajak kementerian untuk melihat langsung dan melakukan pengawasan,” ujarnya.
Ia ingin pemerintah pusat juga bisa memastikan pelaksanaan kegiatan pasca tambang bisa sesuai. Apalagi, perusahaan tambang di Kaltim jumlahnya tak sedikit.
“Sama kita awasi kegiatan itu. Kami di daerah tidak punya kewenangan untuk mengawasi,” tegasnya.
Anggota Komisi III itu menyebut masih ada banyak lubang galian bekas tambang yang masih terbuka di Kaltim. Sebenarnya, rencana pemanfaatan lubang-lubang itu juga sudah diterima.
“Namun, saya berpendapat bahwa ketika ingin memanfaatkan lubang-lubang itu maka harus ada kajian mendalam,” ujarnya.
M. Udin mengatakan belum bisa diketahui secara pasti mana galian yang bisa dimanfaatkan dan tidak. Karena tidak semua statusnya aman, ada yang harus ditutup, ada pula yang kembali dihijaukan. Dalam hal ini, ia turut mendesak pemerintah pusat agar serius dalam mengawasi pertambangan di daerah.
“Kita tegaskan jika pusat merasa sulit untuk melakukan hal tersebut, maka ia mempersilakan agar tanggung jawab pengawasan bisa dikembalikan ke pemerintah daerah,” tandasnya. (Adv/DPRDKaltim/FAN)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
