Samarinda, Borneofolks.com – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Seno Aji, mendorong Biro Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemprov Kaltim untuk melakukan evaluasi rutin terhadap proses lelang, khususnya pada proyek berskala besar.
Seno Aji menyatakan bahwa evaluasi tersebut bertujuan untuk mengurangi risiko Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) dengan terus memantau proses pengadaan barang dan jasa.
Ia menekankan bahwa pengawalan proyek dari proses lelang sangat penting untuk mencegah terjadinya Silpa yang tinggi pada akhir tahun. Dalam konteks ini, DPRD Kaltim berharap agar proses lelang dapat berjalan lebih efisien guna meningkatkan daya serap anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim.
“Kita ingin kalau bisa proses lelang dijalankan dengan lebih efisien, agar tidak ada proyek yang terlambat atau gagal. Kami juga meminta OPD Kaltim yang capaian daya serapnya masih rendah untuk meningkatkan kinerjanya,” ujar Seno Aji.
Politisi Gerindra ini juga menginformasikan bahwa DPRD Kaltim telah mengalokasikan sekitar Rp675 miliar sebagai langkah antisipatif terhadap potensi Silpa pada APBD 2023. Langkah ini diambil dengan harapan agar serapan anggaran dapat optimal pada tahun 2024 dan tahun-tahun anggaran berikutnya.
Untuk tahun anggaran 2024, Seno Aji mendorong Pemprov Kaltim untuk terus melakukan evaluasi mulai dari perencanaan, lelang, hingga tahapan pengerjaan proyek. Hal ini dianggap sebagai strategi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya Silpa.
“Kalau bisa harus dirancang sebelum dimulai. Kami meyakini bahwa langkah ini akan memberikan hasil positif pada tahun 2024 mendatang,” tutupnya.
Komentar