Samarinda, Kaltimetam.id – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Syafruddin mengritik regulasi terkait izin penggunaan air tanah yang diatur dalam Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 291.K/GL.01/MEM.G Tahun 2023. Regulasi ini, yang telah disepakati pada 17 September lalu, menjadi sorotan karena dinilai dapat menghambat akses masyarakat terhadap air tanah.
“Namanya membunuh secara perlahan-lahan rakyat. Harusnya tidak boleh ada regulasi yang melarang dan tidak ada solusinya, namanya zalim,” tegasnya di ruang Fraksi PKB DPRD Kaltim, Rabu (1/11/2023).
Politisi PKB ini mempertanyakan ketentuan yang mewajibkan pengajuan permohonan persetujuan penggunaan air tanah kepada Menteri ESDM melalui Kepala Badan Geologi ESDM ketika pengambilan air tanah melebihi 100 meter kubik per bulan.
Ia menganggap aturan ini sebagai ancaman bagi masyarakat yang bergantung pada air tanah untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.
Ia menekankan bahwa air adalah hak dasar bagi masyarakat dan tidak seharusnya dibatasi.
Politisi tersebut menolak keras kebijakan tersebut dan meminta pemerintah untuk memastikan pasokan air bersih yang memadai untuk masyarakat yang layak.
Ia menegaskan bahwa tindakan penolakan ini adalah usahanya untuk mendukung dan memprioritaskan kebutuhan masyarakat demi menghindari potensi dampak negatif di masa depan.
“Intinya harus mendukung dan menghormati masyarakat,” tandas Syafruddin. (Adv/DPRDKaltim/ALW)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
